Untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua, dibutuhkan sinergitas pembiayaan antara alokasi anggaran dalam APBD dan APBN. Di sisa waktu yang tinggal 2 tahun 3 bulan ini diharapkan bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang PON.

“Kalau pembangunan infrastruktur itu minimum 1 tahun 6 bulan dalam rangka kesiapan, sehingga ini harus didorong secepatnya agar kesiapan infrastruktur maupun sarana prasarana untuk menunjang PON  tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik,” kata Wakil  Ketua Komisi V Michael Wattimena saat mengunjungi pembangunan stadium di Desa Harapan bersama Tim Komisi V DPR RI di Papua, Rabu (03/5/2017).

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang membangun stadium dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk pelaksanaan PON XX tersebut. Berdasarkan informasi, pembangunan stadium ini akan menelan dana kurang lebih Rp10 trilyun. Namun, Presiden Jokowi yang meletakkan batu pertama pembangunannya sampai saat ini belum memberikan kepastian berapa persen pemerintah pusat akan membantu.

“Untuk pembangunan beberapa venue terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua ini, memang, sebagian besar yang kami dengar seperti pembangunan stadium itu dari APBD Provinsi,” jelas politisi dari Demokrat ini. Tapi, lanjutnya, ada beberapa sarana penunjang yang harus dilengkapi oleh APBN. Misalnya, soal jalan, air bersih, normalisasi kali, dan rumah susun (rusun) yang akan dibangun untuk kepentingan akomodasi bagi kurang lebih 7.000 peserta PON itu sendiri.

Menurut informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua yang turut mendampingi Tim Komisi V, kira-kira dibutuhkan 20 tower rumah susun yang diharapkan dibantu dari pemerintah pusat untuk akomodasi peserta PON. “Untuk itulah, kami Komisi V hadir di Papua ini untuk melihat dari dekat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua,” jelas legislator dari dapil Papua Barat ini.

Menurut informasi yang ia dengar, akan ada rapat khusus antara presiden dan kementerian terkait. “Kalau kami diikutsertakan dalam persiapan itu, karena tupoksi Komisi V mempunyai relevansi dengan kondisi ini, kami siap,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia berjanji untuk mendorong dibentuknya Peraturan Presiden (perpres) dalam aspek pembiayaan sarana dan prasarana pelaksanaan PON di Papua ini.

Ia menginformasikan, seperti ASEAN Games itu semua venue dibangun oleh Kementerian PU Pera, tapi melalui Perpres dan pembiayaannya juga jelas. Harapan Michael, apa yang dijanjikan pemerintah pusat bisa direalisasikan dengan sistem sharing. (sc)/foto:suci/rni